Pertahanan dan industri memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung. Pertahanan membutuhkan industri untuk menyediakan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan teknologi yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Di sisi lain, industri membutuhkan kepastian dan arahan dari strategi pertahanan agar dapat berinvestasi dan berkembang dengan optimal.
Saat ini, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan kemampuan industri dengan strategi pertahanan secara lebih baik. Mengembangkan strategi pada industri pertahanan merupakan sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cermat serta terencana.
Pertama-tama, adalah penting untuk memahami kondisi lingkungan global, regional, dan domestik yang dapat mempengaruhi keamanan dan pertahanan suatu negara. Ini termasuk ancaman potensial dari negara lain, kelompok teroris, dan faktor-faktor lain seperti perkembangan teknologi militer, perdagangan senjata, dan perubahan geopolitik. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan industri pertahanan dalam negeri. Ini termasuk penilaian terhadap teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi. Hal tersebut menjadi penting karena akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.
Melalui pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan industri pertahanan dalam negeri, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara serta menjaga keamanan nasional. Sehingga pihak-pihak yang terkait dapat merencanakan strategi jangka panjang yang efektif dan efisien untuk pembangunan industri pertahanan yang berkelanjutan dan handal.
Pemerintah juga perlu menentukan tujuan jangka panjang industri pertahanan negara. Apakah tujuannya untuk menciptakan kemandirian dalam produksi senjata, meningkatkan ekspor senjata, atau mengembangkan teknologi militer canggih?
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan terdapat empat hal penting yang menjadi landasan masalah, diantaranya adalah ketergantungan pada produk luar negeri, kemampuan industri pertahanan, tata kelola, dan sumber daya manusia.
Meskipun Undang-undang tersebut menekankan pengembangan industri pertahanan mandiri, faktanya Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada produk Alutsista luar negeri. Hal ini bisa jadi dapat menimbulkan kerentanan dalam hal keamanan dan kedaulatan negara. Begitu pula dengan Tata kelola industri pertahanan perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan memperkuat pengawasan dari lembaga independen.
Kurangnya pengawasan dari lembaga independen menjadi salah satu faktor yang menghambat tata kelola yang akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Ini bisa jadi disebabkan kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi pertahanan. Belum lagi dengan intervensi politik dalam proses pengadaan Alutsista. Kekhawatiran akan korupsi dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran industri pertahanan, serta suap dan gratifikasi yang mungkin membuat pusaran di dalam industri pertahanan.
Memang regulasi yang terkait dengan industri pertahanan terlalu rumit dan berbelit-belit. Ini juga disebabkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sering kali berbenturan dengan kepentingan kerahasiaan negara dalam industri pertahanan. Hal ini menjadi dilema yang kompleks dan membutuhkan solusi yang seimbang.
Menemukan keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dengan kerahasiaan negara adalah kunci untuk membangun industri pertahanan yang kuat dan terpercaya. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri pertahanan, dan masyarakat luas. Sehingga diperlukan pedoman dan peraturan yang jelas tentang akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam industri pertahanan. Selain itu, penerapan teknologi blockchain secara mandiri atau lokal area juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tanpa membahayakan kerahasiaan negara.
Sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor penting dalam penguatan industri pertahanan. Pengembangan SDM yang idealis dan intelektualis tinggi perlu dioptimalkan. Terdapat beberapa masalah klasik dalam pengembangan SDM saat ini. Industri pertahanan sering kali dianggap sebagai industri yang kurang menarik bagi generasi muda. Kurangnya informasi dan edukasi tentang peluang karir di industri pertahanan menjadi salah satu faktor yang mendasari ini. Belum lagi dengan gaji dan tunjangan yang kurang kompetitif dibandingkan dengan industri lain. Padahal SDM dalam bidang pertahanan dituntut memiliki pengetahuan luas, intelektual yang seharusnya di atas rata-rata, serta idealisme yang tinggi. Insan pertahanan ini harus siap untuk menempatkan diri untuk kepentingan negara, bukan pribadi atau kelompok.
Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa lingkungan pertahanan mengadopsi budaya militer yang kaku dan berada dalam satu garis komando. Ini memang tidak salah dan tentu perlu dilakukan. Namun perlu juga tersedia ruang-ruang khusus bagi insan pertahanan agar dapat meluapkan pemikiran kreatif dan inovatif, terutama di era keterbukaan informasi saat ini. Namun ini juga perlu dilakukan kontrol agar insan pertahanan dapat membedakan norma dan etika yang harus dijaga.
Pengembangan insan pertahanan yang idealis dan berintelektualis tinggi merupakan kunci untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan. Dengan SDM yang berkualitas, industri pertahanan dapat menghasilkan Alutsista yang canggih dan mampu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Industri pertahanan sering kali dihadapkan dengan keputusan yang sulit dan kompleks. Insan pertahanan yang idealis dan memiliki intelektualis tinggi diharapkan mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan negara. Ini merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sehingga diperlukan pribadi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan dan penuh dengan permasalahan. Tanpa idealisme dan intelektualisme serta kesadaran etika yang tinggi, maka dipastikan akan bermasalah dalam bertanggung jawab atas tindakannya.
Pembangunan teknologi pertahanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 difokuskan pada beberapa aspek kunci. Ini mencakup dukungan terhadap pengembangan industri pertahanan untuk memungkinkan kemandirian dalam menyediakan peralatan pertahanan esensial. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pertahanan pokok. Selain itu, ada penekanan pada penguasaan teknologi kunci untuk program-program prioritas, seperti pesawat tempur, kapal selam, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak, dan penginderaan bawah permukaan air. Pembangunan juga terfokus pada teknologi pendukung yang memungkinkan peningkatan daya gempur, daya gerak, penginderaan, serta peperangan elektronik dan siber. Pengendalian teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis komputer dan jejaring juga diutamakan. Sistem komunikasi, navigasi, penginderaan jarak jauh, dan intelijen berbasis satelit militer juga menjadi fokus pembangunan.
Fokus pada penguasaan teknologi kunci, seperti pesawat tempur, kapal selam, dan sistem radar, menyoroti masalah ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara. Hal ini dapat mengakibatkan kerentanan terhadap pembatasan atau gangguan pasokan teknologi dari negara asing. Sehingga perlu mencari alternatif untuk memperoleh teknologi yang diperlukan dari berbagai sumber, bukan hanya bergantung pada satu negara atau pemasok tunggal. Diversifikasi ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan beberapa negara atau perusahaan, serta meningkatkan kemampuan dalam memproduksi atau mengembangkan teknologi secara mandiri. Dengan membentuk kemitraan strategis dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi yang dibutuhkan atau memiliki kepentingan yang serupa dalam memperkuat kemampuan pertahanan. Melalui kemitraan ini, negara dapat saling berbagi teknologi, sumber daya, dan pengetahuan, serta meningkatkan kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Namun pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan untuk melindungi teknologi pertahanan kunci dari ancaman spionase, sabotase, atau pencurian oleh negara asing. Ini melibatkan langkah-langkah seperti peningkatan keamanan siber, pengawasan terhadap transfer teknologi sensitif, serta penerapan langkah-langkah keamanan dalam rantai pasokan teknologi.
Penguatan pada ekosistem industri dengan melibatkan perusahaan swasta, institusi akademik, dan lembaga pemerintah memiliki banyak keuntungan. Namun terkadang, persaingan di antara perusahaan swasta dalam ekosistem industri dapat menjadi tidak sehat, mengarah pada konflik kepentingan, pencurian kekayaan intelektual, atau praktek bisnis yang tidak etis. Hal ini dapat mengganggu kerjasama dan kemitraan yang diperlukan untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Seringkali antar pihak memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Kurangnya koordinasi di antara mereka dapat menghambat transfer pengetahuan dan teknologi, serta menghambat kemampuan untuk menanggapi tantangan bersama secara efektif. Belum lagi dengan perusahaan swasta yang mungkin enggan untuk menginvestasikan sumber daya dalam riset dan pengembangan teknologi berisiko tinggi atau memiliki jangka waktu pengembalian modal yang panjang. Sehingga mengakibatkan kurangnya minat dalam inovasi dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk keamanan nasional atau kepentingan strategis lainnya. Pihak swasta cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek dan kepentingan pemegang saham mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang negara atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan teknologi yang penting namun kurang menguntungkan secara langsung. Kurangnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi non-profit, masyarakat sipil, atau konsumen serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi legitimasi dan dukungan publik terhadap upaya pengembangan teknologi pertahanan.
Untuk menanggapi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri pertahanan, diperlukan promosi kolaborasi erat antara perusahaan swasta, institusi akademik, dan lembaga pemerintah. Kolaborasi semacam ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum diskusi, program kemitraan, atau proyek bersama yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan keahlian. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong investasi risiko dalam riset dan pengembangan teknologi yang krusial bagi keamanan nasional atau kepentingan strategis lainnya. Insentif tersebut dapat berupa insentif fiskal, bantuan penelitian, atau program hibah dan subsidi. Penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi non-profit, masyarakat sipil, dan konsumen, dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, forum partisipasi, atau pembentukan kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem industri dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan inovasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.
Pemantauan berkelanjutan atas implementasi strategi pengembangan industri pertahanan merupakan hal yang krusial dan memerlukan perhatian yang mendalam. Evaluasi berkala perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian strategis diperlukan. Walaupun evaluasi berkala mampu mengidentifikasi area penyesuaian strategis, sering kali terdapat kendala dalam menerapkan perubahan yang diperlukan dengan cepat dan efisien. Keterlambatan dalam merespons dapat mengakibatkan penundaan dalam memperbaiki kelemahan atau mengatasi tantangan baru, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan pertahanan negara. Lingkungan strategis dalam bidang pertahanan dapat berubah dengan cepat, dengan munculnya ancaman baru atau pergeseran dalam dinamika geopolitik, sehingga menyebabkan ketidakpastian yang mempengaruhi evaluasi kemajuan dan identifikasi area penyesuaian. Selain itu, ketidakpastian ini juga dapat menghambat upaya perencanaan jangka panjang dan pengembangan strategi. Proses pemantauan dan evaluasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, industri pertahanan, dan lembaga terkait lainnya. Tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan untuk evaluasi yang akurat dan pengambilan keputusan yang efektif.
Prahasto (2023) menyajikan hasil analisis yang menunjukkan prioritas strategi pengembangan produksi di PT. Pindad. Menurut hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) dan super Decision, kriteria utama untuk strategi pengembangan adalah Teknologi Produk, Kemampuan Produksi, Mutu Produksi, dan Kandungan Bahan. Dalam hal ini, Teknologi Produk menjadi prioritas pertama dengan bobot tertinggi, diikuti oleh Kapabilitas Produksi, Kualitas Produk, dan Kandungan Material. Selanjutnya, sektor alternatif yang diutamakan adalah Kendaraan Angkutan Personil, dengan peningkatan Teknologi Produk pada sektor ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan daya saing produk PT. Pindad di pasar global. Namun, informasi tersebut tidak memberikan rincian tentang metodologi yang digunakan, sumber data, atau rencana implementasi strategi yang diusulkan. Meskipun diberikan bobot untuk masing-masing kriteria dan alternatif, tidak dijelaskan secara rinci mengapa Teknologi Produk dan Kendaraan Angkutan Personil diprioritaskan. Penjelasan lebih lanjut tentang alasan-alasan di balik prioritas ini akan memperjelas pemahaman tentang keseluruhan strategi pengembangan.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran, personel, maupun infrastruktur, untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang canggih dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara efisien. Teknologi seperti big data analytics, machine learning, dan dashboard monitoring dapat membantu dalam pemantauan yang lebih akurat dan efisien. Indikator kinerja yang jelas dan terukur juga harus disusun untuk memonitor kemajuan dalam implementasi strategi pengembangan industri pertahanan, mencakup aspek teknis, keuangan, keamanan, dan kebijakan yang relevan. Mengingat lingkungan strategis dalam bidang pertahanan dapat berubah dengan cepat, penting untuk membangun fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pemantauan dan evaluasi, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan prioritas dan strategi sesuai dengan perubahan situasi.
Perubahan dalam lingkungan keamanan atau teknologi terkadang terjadi dengan cepat, sehingga industri pertahanan mungkin tidak dapat merespons dengan cukup cepat. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengembangkan atau mengadopsi teknologi baru yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang berkembang. Sistem produksi dalam industri pertahanan sering kali didesain untuk produksi massal dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga kurangnya fleksibilitas membuat sulit untuk menyesuaikan produksi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan atau tuntutan pasar yang muncul akibat perubahan lingkungan keamanan atau teknologi. Industri pertahanan akan dihadapkan pada keterbatasan dalam sumber daya dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan situasi, termasuk keterbatasan dalam anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengembangkan atau memproduksi teknologi baru dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan risiko kegagalan atau kerentanan dalam sistem pertahanan.
Komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan dalam industri pertahanan sangatlah penting untuk menghasilkan teknologi yang lebih fleksibel dan adaptif. Hal ini dapat direalisasikan dengan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi, mendukung lembaga penelitian yang terlibat dalam pengembangan teknologi pertahanan, dan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemberian insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi terbaru, menyediakan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam mengoperasikan teknologi baru, serta memastikan kebijakan regulasi yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi, dapat meningkatkan kesiapan untuk mengadopsi teknologi terbaru dengan mengembangkan kebijakan dan strategi yang mendukung penggunaan teknologi baru dalam industri pertahanan. Setiap kontrak dan proses pengadaan harus disiapkan untuk lebih fleksibel sehingga memungkinkan industri pertahanan menyesuaikan produksi dengan cepat sesuai dengan perubahan kebutuhan atau tuntutan pasar. Ini mencakup penggunaan kontrak yang lebih adaptif, pembaruan regulasi pengadaan yang memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan spesifikasi, dan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam pengembangan solusi yang lebih adaptif. Infrastruktur dan teknologi produksi harus memungkinkan produksi yang lebih fleksibel dan adaptif, mulai dari teknologi manufaktur canggih seperti manufaktur aditif, robotika, dan otomatisasi, hingga infrastruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam produksi seperti pabrik modular atau agile. Pembentukan forum kerja sama, pengaturan regulasi yang mendukung kolaborasi lintas sektor, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya antara pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, industri pertahanan, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam pengembangan teknologi dan strategi pertahanan.
Referensi:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- Westerlundi, F. (2012). 4. The Defence Industry. Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective º 2011, 65.
- Prahasto, B. A. (2023). Product Development Strategy PT. Pindad in Improving the Indonesian Defence Industry. International Journal of Social and Management Studies, 4(4), 47-53.
- Hartley, K., & Belin, J. (Eds.). (2019). The economics of the global defence industry. Routledge.
Comments - 0